Sentra HaKI
» halaman depan
lihat situs sponsor
ARTIKEL HaKI REGULASI KEGIATAN
SITUS FORUM e-DATA KONTAK

Rabu, 22 Oktober 2014  
 
 

Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

HaKI dan Intervensi Negara
Rahmani T.Y. (Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia)

Isu hak atas kekayaan intelektual (HaKI) kembali mencuat dengan diberlakukannya UU No 19/2002 tentang Hak Cipta pada 29 Juli 2003 sebagaimana dilansir koran ini 30 Juli 2003. Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra berjanji menindak tegas siapa saja yang membajak karya intelektual setelah UU tersebut diberlakukan.

Sebagai langkah awal, Depkeh dan HAM memberikan ultimatum kepada 60 mal dan plaza di Jabotabek yang ikut menjajakan VCD dan software bajakan. Pada kesempatan itu pula, Dirjen HaKI Abdul Bari Azed menyatakan, menurut pasal 72 ayat 9 UU No 19/2002, pelanggar HaKI akan dihukum penjara maksimal 5 tahun dana atau denda Rp 1,5 miliar.

Memang muncul ketidakpuasan kalangan musisi terhadap pemberlakuan UU No 19/2002 tersebut. Mereka meragukan kekuatan UU tersebut kalau tidak dibarengi keppres yang bisa dijadikan landasan operasional UU itu. Hal tersebut dinyatakan Koordinator Trade Related on Aspect Intellectual Property (TRIPs) Watch Franky Sahilatua pada koran ini 31 Juli 2003.

Meski diakui UU baru itu lebih baik dibandingkan UU Hak Cipta yang dikeluarkan pada 1987, tanpa kesadaran bahwa persoalan HaKI merupakan persoalan yang membutuhkan keseriusan dan kerja besar bersama, seribu UU pun diterapkan akan sia-sia belaka. Mengapa? Sebab, ini menyangkut filosofi kehidupan bangsa Indonesia dan banyak kawasan Asia lainnya, yang berbeda dengan filosofi masyarakat Barat dalam memandang sebuah karya intelektual.

Secara historis, wacana tentang HaKI muncul karena ada permasalahan yang dihadapi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Barat atau lebih khusus lagi Eropa Barat dan Amerika Utara. Pada beberapa kawasan yang bertradisi non-Barat, seperti Islam, Buddha, dan Konfusius, wacana tentang HaKI tersebut kurang begitu populer. Ini bukan berarti karena peradaban mereka kalah maju, tetapi lebih karena pandangan hidup (weltanschauung) yang berbeda.

HaKI pada awalnya lahir sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia (human rights). Kesadaran hak-hak dasar yang dimiliki manusia muncul di Barat pada abad ke-13. Isu tentang kepemilikan (property) pun berkembang sejalan dengan perkembangan konsep hak asasi. Bermula dari semangat pada era pencerahan (renaissance), yang disusul dengan revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Prancis, berbagai penemuan yang dilakukan para ilmuan Barat semakin mengembangkan konsep tentang kekayaan intelektual (intellectual property rights). Yakni diawali dengan hak paten, hak cipta, dan kemudian berkembang hingga mencapai bentuknya yang sangat modern sekarang ini.

Pada akhir abad ke-20 hingga saat ini, HaKI menjadi lebih serius karena menyangkut kepentingan ekonomi global (kapitalisme). Berbeda dengan negara-negara Timur, pandangan Barat tentang sebuah karya adalah sebuah keuntungan ekonomi. Karena itu, ketika aspek ekonomi dan hak milik intelektual terganggu, negara Barat akan berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan penerapan aturan tentang hak kekayaan intelektual di negara mana pun. Indonesia dalam hal ini dianggap termasuk kelompok negara dengan pelanggaran kelas berat terhadap HaKI.

Sebagai kawasan yang lebih dahulu maju dengan berbagai penemuan, negara-negara Barat merupakan pemegang hak (rights holder). Karena itu, mereka sangat berkepentingan dengan penegakan itu. Negara-negara Timur (selatan) umumnya lebih merupakan konsumen, yang hanya memiliki kepentingan jauh lebih sedikit. Bahkan, secara ekonomis dan keilmuan, bagi perbaikan dan kemajuan bangsa, mereka lebih merugi.

Dalam falsafah Timur, misalnya Islam, ada prinsip yang melarang proteksi hak milik kekayaan intelektual, yang mengakibatkan orang lain tidak bisa mengetahui hasil penemuan atau inovasi tertentu. Prinsip semacam ini sering dijadikan rujukan kelompok tertentu dalam Islam bahwa proteksi HaKI hanya demi kepentingan kapitalisme Barat dalam upayanya menghalangi negara terbelakang, seperti Indonesia, untuk bisa maju dan sejajar dengan mereka.

Pemikiran semacam itu memang bisa dimaklumi, tapi harus diwaspadai. Sebab, sering ada pihak-pihak tertentu yang secara tidak bertanggung jawab menungangginya. Mereka melakukan pelanggaran HaKI murni secara ekonomis, bukan karena pertimbangan keilmuan.

Perilaku semacam itu jelas mengabaikan kreativitas karya individu yang juga sangat dihargai Islam. Secara logika, bagaimana mungkin orang yang melakukan kerja keras dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sama sekali tidak bisa menikmati apa yang telah dia lakukan.

Pemberlakuan UU No 19/2002 tentang Hak Cipta, yang baru diresmikan pemerintah, kita harapkan bukan berangkat dari semangat untuk semata menjadi perpanjangan tangan kepentingan kapitalisme Barat. Tapi, pemberlakuannya lebih pada upaya penghargaan terhadap karya individu yang memang harus diapresiasi agar makin memompa semangat kreativitas dalam berkarya.

Banyaknya pelanggaran terhadap HaKI di Indonesia, selain harus diselesaikan lewat keseriusan pemerintah melalui jalur hukum, juga diperhatikan aspek-aspek lain yang memungkinkan munculnya pelanggaran terhadap karya intelektual. Sebagai contoh, daya jangkau beli masyarakat kita yang masih rendah. Terjadinya banyak pembajakan disebabkan masyarakat merasa sangat berat membeli produk orisinal yang harganya berkali lipat dibandingkan hasil bajakan. Langkah penting yang harus dilakukan, selain pemberantasan karya bajakan, harga barang orisinal perlu disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat.

Negara, dalam hal ini, harus bisa menjadi mediator bagi masyarakat konsumen dan produsen agar bisa berjalan dengan baik. Artinya, masyarakat bisa menikmati karya, terutama karya keilmuan yang menunjang kemajuan Indonesia sebagai bangsa, tanpa mengabaikan kerja keras individu yang nenghasilkan kreasinya.

Berkenaan dengan kepentingan global, negara harus berhati-hati dalam meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan HaKI dan senantiasa melakukan bargaining dalam negosiasi terhadap persoalan itu. Indonesia sebagai kawasan yang relatif masih tertinggal jauh jangan sampai malah membelenggu semangat kaum yang tidak berpunya di antara warganya sendiri untuk bisa maju dan meningkatkan pengetahuannya. Bagaimanapun, worldview yang dimiliki bangsa Indonesia tidak sama dengan worldview yang dipegang teguh oleh Barat.

Sumber : Jawa Pos (2 Agustus 2003)

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 27 November 2004

 
LIPI

MAILING-LIST

daftar keluar




BERITAHU TEMAN



 
  » Penghargaan
  » Cara link
  » Mengenai kami
 
AKSES PENGELOLA

  username :
 
  password :
 

 
 
  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2014 LIPI