Sentra HaKI
» halaman depan
lihat situs sponsor
ARTIKEL HaKI REGULASI KEGIATAN
SITUS FORUM e-DATA KONTAK

Sabtu, 20 Desember 2014  
 
 

Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Hak Kekayaan Intelektual: Siapa Bilang Dibajak Itu Enak?
A.R. Devi, Hendaru dan F.A. Hidayat

Indonesia memiliki banyak komoditas asli. Namun, semuanya tak berarti apa-apa jika komoditas itu "dicuri" pihak asing. Bagaimanakah upaya untuk membatalkannya?

Siapa tak kenal ubi Cilembu? Jika Anda kebetulan berwisata ke kawasan Puncak, Jawa Barat, rasanya kurang pas jika pulangnya tak membawa oleh-oleh ubi yang terkenal semanis madu itu. Apalagi harganya pun relatif murah, Rp5.000-an per kilogram. Dengan cita rasanya yang khas tersebut, mestinya ubi asal Kabupaten Sumedang--dan konon hanya terasa manis jika ditanam di sana--itu bisa menembus pasar ekspor.

Akan tetapi, bukan tak mungkin gagasan mengekspor ubi Cilembu bisa langsung menguap kalau merek ubi itu ternyata sudah didaftarkan oleh pihak asing ke kantor paten dan merek di suatu negara. Apakah memang sudah ada yang mendaftarkan? Sejauh ini memang belum, tetapi bukan tak mungkin itu terjadi. Ingat kasus Kopi Toraja! Mestinya kopi yang ditanam di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, itu bisa menjadi produk khas Indonesia. Kopi jenis arabika ini disebut-sebut sebagai "queen of coffee" di dunia, bersama dengan kopi dari Kolombia, lantaran aroma dan cita rasanya yang sedap.

Namun apa lacur, ternyata merek Kopi Toraja sudah didaftarkan oleh Key Coffee di Jepang dan pengusaha di AS. Alhasil, eksportir Indonesia tak bisa langsung menjual Kopi Toraja ke Jepang dan AS--kecuali lewat Key Coffee atau pengusaha AS itu. Jika mengekspor langsung, pihak Indonesia bisa dituding melanggar merek yang telah didaftarkan di sana.

Pahit, memang. Apalagi kalau kita tahu kenyataannya bahwa di Jepang tidak ada tanaman kopi. Tidak percaya? Coba saja telusuri segenap pelosok negeri itu. Cari, apakah di sana memang ada tanaman kopi. "Kami dari AEKI sangat prihatin dengan kenyataan ini," cetus Mariam Darus, sebagaimana dikutip oleh hukum-online.com. Mariam Darus adalah guru besar di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, yang juga pengacara pada kantor konsultan hukum Remy & Darus, serta pengurus teras Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI).

Lantaran merek kopi itu sudah didaftarkan di Jepang dan AS, laju ekspor Kopi Toraja ke sana pasti tersendat. Sebab, itu tadi, ekspornya harus lewat Key Coffee atau pengusaha asal AS tersebut. Dengan demikian, volumenya tentu bisa diatur oleh mereka dan nilai tambahnya pasti mereka jugalah yang menikmati. Ini jelas merugikan Indonesia, apalagi masyarakat Jepang dan AS terkenal sebagai penikmat kopi. Jadi, devisa yang mestinya utuh dinikmati pihak Indonesia, harus dibagi kepada Key Coffee.

Kekhawatiran Mariam, jangan-jangan bukan hanya Kopi Toraja yang didaftarkan oleh pihak asing, tetapi juga sejumlah produk khas Indonesia lainnya. Apa itu? Sebut, misalnya, batik atau tenunan khas Indonesia lainnya, jamu tradisional, pempek Palembang, keripik sanjai khas Sumatra Barat, bakpia Pathok, atau tahu Sumedang. Dan yang mendebarkan, sejumlah universitas di Jepang tengah gencar melakukan penelitian tentang tempe--salah satu produk paling khas Indonesia. Hasil penelitian itu kelak bisa didaftarkan di Jepang dan negara-negara lain. Jika itu terjadi, ekspor tempe Indonesia ke Jepang, misalnya, ya harus melalui pihak yang mendaftarkan tadi.

Apa implikasinya?

Jelas, eksportir Indonesia mesti rela berbagi dengan pihak Jepang, yang notabene cuma mendaftarkan mereknya di sana. Di dalam negeri, upaya mengembangkan industri pengolahan pangan yang berbasis tempe akan makin sulit karena sejumlah temuan, termasuk teknologinya, sudah dipatenkan oleh pihak asing. Jika tempe berpeluang menjadi salah satu sumber protein nabati yang aman bagi kesehatan, jelas di sini pihak Jepang sudah selangkah lebih maju.

Awamnya Pemahaman tentang HKI

Kasus Kopi Toraja, dan mungkin tempe untuk beberapa waktu mendatang, boleh jadi akibat masih awamnya pemahaman sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya tentang paten dan merek. Mereka belum tahu apa gunanya mendaftarkan paten dan merek, apa bedanya paten dan merek, dan terutama bagaimana prosedur pengajuannya. Padahal jika mengerti kegunaannya, keduanya bakal memberikan keuntungan, utamanya menjadi pelindung bagi produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi.

Kasus Kopi Toraja pas benar dengan gugatan Insan Budi Maulana, seorang pengacara HKI, yang menilai masih perlunya kejelasan arah dari sistem paten di Indonesia. "Apakah implementasi UU Paten telah memberi manfaat ekonomi bagi negara ini atau tidak?" kata Insan. Dia juga menyarankan, seharusnya sejak menjadi anggota WTO, Indonesia sudah memiliki strategi teknologi paten apa yang akan dikembangkan. Strategi ini ditentukan lewat konsolidasi antara beberapa institusi, seperti kantor Menristek, Departemen Pertanian, LIPI, perguruan tinggi, Ditjen HKI, dan para pengusaha, termasuk juga BUMN.

Insan benar. Namun, kini kasus-kasus telah bermunculan, yang dampaknya jelas merugikan Indonesia. Lalu bagaimana agar kerugian tersebut bisa dikurangi? Di sini, sosialisasi UU tentang Paten dan Merek harus menjangkau kalangan yang berkaitan erat dengan dunia penelitian dan industri, serta para produsen produk-produk khas Indonesia. Ini agar mereka mulai berorientasi pada paten yang akan dapat menyelamatkan Indonesia di era perdagangan bebas.

Jika dikaitkan dengan komoditas-komoditas asli Indonesia, perlindungan paten dan merek menjadi sangat penting. Apalagi jika produk-produk tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Bukan rahasia lagi kalau Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Kata Insan, "Seharusnya, dalam bidang pertanian, kita sudah membuat rancangan prioritas apa yang mau dikembangkan dan dilindungi. Ini sekaligus upaya agar produk-produk tersebut menjadi inventori bagi kebutuhan domestik."

Senada dengan Insan, ketua umum Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia, Gunawan Suryo Murcito, berpendapat bahwa komoditas asli Indonesia yang bernilai ekonomi tinggi masih sedikit yang dipatenkan. Parahnya, itikad pemerintah untuk melindungi produk-produk tersebut dianggap belum terlihat jelas. "Bagaimana mau melakukan tindakan terhadap produk-produk kita yang merek dan patennya 'dicuri' asing kalau sikap pemerintah sendiri tidak jelas," sergah Gunawan.

Gunawan lantas memaparkan kasus Kopi Toraja. Jika mau, katanya, apa yang dilakukan Key Coffee bisa diperkarakan. Ada klausul untuk itu, yakni perlindungan atas indikasi geografis sebagaimana dimuat dalam UU No. 14/1997 tentang Merek, maupun versi revisinya, UU No. 15/2001 yang berlaku Agustus 2001. Dalam Pasal 56 UU No. 15/2001 diatur siapa saja yang dapat mendaftarkan menurut indikasi geografis. Mereka adalah pihak yang mewakili masyarakat suatu daerah di mana barang tersebut diproduksi atau berasal. Pihak ini bisa perorangan atau institusi yang memanfaatkan hasil kekayaan alam itu atau memproduksinya. Misalnya, para petani kopi di Toraja atau pedagangnya, atas nama koperasi, mendaftarkan merek Kopi Toraja ke Ditjen HKI.

Pembatalan Diatur TRIPs

Nah, jika Kopi Toraja ini telah didaftarkan dan resmi diakui, maka apa yang dilakukan Key Coffee atau pengusaha AS dapat dibatalkan. Bagaimana bisa? Bisa, sebab soal pembatalan ini diatur dalam TRIPs ( Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights ) Pasal 22, yang bunyinya, "Setiap pihak yang mendaftarkan suatu merek harus membatalkan merek barang yang telah didaftarkannya apabila merek tersebut mengandung indikasi geografis dan terbukti barang tersebut bukan berasal dari daerah si pendaftar."

Lalu, untuk membatalkan pendaftaran yang dilakukan Key Coffee dan pengusaha asal AS, apa yang mesti dilakukan? Pertama, harus ada pihak yang mau mendaftarkan merek Kopi Toraja di sini. Cuma yang agak repot di sini, papar Gunawan, harus ada dokumentasi yang bisa dijadikan dasar dalam kaitannya dengan indikasi geografis. Masalahnya, ungkap Gunawan, "Sampai kini kita belum mempunyai dokumentasi yang bisa membuktikan bahwa Kopi Toraja itu benar-benar asli Indonesia."

Kelemahan itu juga diakui oleh direktur Paten Ditjen HKI, W. Simanjuntak. "Saat ini kami belum memiliki dokumentasi yang akurat, meski UU tentang indikasi geografisnya sudah ada," katanya. Dokumentasi itu memang penting dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap merek dan paten suatu produk, apalagi yang terkait dengan indikasi geografis dan traditional knowledge. India, misalnya, telah mendokumentasikan secara lengkap resep-resep pengobatan tradisionalnya. Strategi ini berhasil menjadi dasar untuk melarang permohonan paten yang menggunakan resep-resep tradisional India.

Pentingnya masalah dokumentasi ini juga disadari oleh perusahaan produsen jamu PT Sido Muncul. Itu sebabnya perusahaan ini menyimpan resep-resep serta proses pembuatan ratusan produk jamu tradisionalnya dalam file-file yang disimpan oleh pengacara yang ditunjuk. "Kami lakukan ini untuk lebih melindungi diri sendiri jika suatu saat ada yang memperkarakan," ujar Irwan Hidayat, presdir PT Sido Muncul.

Kedua, untuk mengajukan pembatalan merek Kopi Toraja yang didaftarkan Key Coffee dan pengusaha AS, pihak Indonesia mesti memahami betul aturan soal ini di Jepang dan AS. Jika di dua negara itu tak ada ketentuan yang mengatur soal pendaftaran dan indikasi geografis, maka segala upaya pun bisa sia-sia.

Pengurusan Paten dan Merek

Selain soal masih awamnya sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap masalah HKI, kondisi ini diperburuk dengan mahalnya biaya dan lamanya urusan pendaftaran paten dan merek. Untuk urusan biaya, berdasarkan standar yang ditetapkan Ditjen HKI, tarif setiap permintaan paten sebesar Rp575.000, sedangkan pendaftaran merek Rp450.000 per produk. Namun, pada prakteknya, tak jarang angka itu bisa melonjak sampai tiga kali lipat. Ini dialami Insan Budi Maulana, yang harus membayar sampai jutaan rupiah ketika mengajukan permintaan. "Selain mahal, pengurusannya pun cukup sulit. Jika ini dibiarkan terus, bukan tidak mungkin paten yang akan didaftarkan itu keburu ditemukan inventor negara lain," keluh Insan.

Apa yang dituturkan Insan itu pernah menimpa pengusaha produk kecantikan Martha Tilaar. Ketika itu perusahaannya ingin mendaftarkan temuannya. Namun, akibat lamanya mengurus hak paten di sini, tiba-tiba di luar negeri ada pengusaha asal Jepang, Shiseido, yang mendahului mendaftarkan hak patennya dan mengklaim sebagai milik mereka. Akibat kasus tersebut, kini pihak Martha Tilaar kian berhati-hati menginformasikan hasil penelitiannya dan membatasi kerja samanya dengan pihak asing.

Mengenai lamanya waktu ini, Simanjuntak menjelaskan bahwa prosedur pemberian paten memang lebih rumit ketimbang merek, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. "Dalam pemberian paten, produk-produk yang diajukan harus dicek berulang kali sebelum disetujui," katanya.

Soal mahalnya biaya, Simanjuntak juga tak menampik hal itu. "Setelah diajukan, produk itu harus melewati tahap pemeriksaan, baru bisa dipublikasikan," ujarnya. Untuk tahap pemeriksaan, tarifnya mencapai Rp2 juta. Setelah dipublikasikan, setiap tahun produk tersebut dikenai biaya pemeliharaan paten sebesar Rp700.000. Dan biaya ini tidak sama setiap tahunnya.

Namun, tidak semua pebisnis mengeluhkan mahal dan lamanya mengurus paten. Hirza AL, legal manager PT Martina Berto, mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya belum pernah mengalami masalah dalam proses pengurusan paten. "Selama persyaratannya terpenuhi, proses pengurusannya tidak sulit," terang Hirza.

Hirza juga tak mempersoalkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan merek dan paten terhadap produk-produknya yang sekitar satu tahun. "Waktu satu tahun itu terhitung sejak dilakukannya pengajuan sampai keluarnya sertifikat," paparnya. Bahkan untuk paten dibutuhkan prosedur khusus yang biasanya memakan waktu lebih lama.

Baiklah, soal waktu dan biaya mungkin relatif. Cuma, apa yang didapat jika seseorang atau perusahaan mengajukan permohonan paten dan merek? Jawab Hirza, "Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap produk-produk tersebut." Hirza merasakan betul betapa merek dan paten tersebut menjadi milik Martina Berto dan tak bisa dipakai orang lain. Saat ini sudah ratusan produk kosmetik dan jamu tradisional produksi perusahaan itu yang mendapatkan hak kepemilikan merek dan paten.

Keuntungan serupa dirasakan oleh Sido Muncul. Mereka jadi merasa lebih bebas mengiklankan produk-produknya tanpa takut digugat oleh pihak lain, utamanya pihak asing. "Jadi, ini termasuk upaya kami untuk memproteksi diri sendiri," papar Irwan Hidayat. Itu sebabnya, saat ini Irwan telah mendaftarkan merek dan paten produk-produknya juga ke negara-negara tujuan ekspor, seperti Thailand, Malaysia, dan Cina.

Insan menambahkan, keuntungan lainnya adalah bisa memperoleh royalti dan menghasilkan devisa bagi negara. "Lewat UU tersebut, negara lain tak bisa meniru produk kita. Kalaupun mau memakai produk tersebut, mereka harus membayar royaltinya," terang Insan. Memperoleh royalti dari produk yang telah dipatenkan juga menjadi salah satu sasaran Sido Muncul. "Saat ini kami sedang melakukan penjajakan dengan pihak Cina yang ingin mendapatkan lisensi dari produk kami," kata Irwan.

Meski banyak keuntungannya, Gunawan mengingatkan, "Kalau produk itu tak memiliki nilai ekonomi tinggi, tidak perlu repot-repot mendaftarkan merek atau patennya. Selain itu, perlu diperhatikan, kalau ingin mengembangkan produk unggulan yang banyak penggemarnya di luar negeri, ya harus dibuat perlindungan di negara-negara yang bersangkutan."

Satu lagi yang mesti diingatkan, boleh saja Gunawan atau Mariam Darus jengkel dengan kasus Kopi Toraja. Akan tetapi, pihak asing pun tak kalah jengkel dengan ulah sejumlah oknum di Indonesia yang seenaknya mendaftarkan merek asing milik mereka di sini. Oknum-oknum itu adalah para pembajak merek, yang membuat reputasi Indonesia tercoreng. Jadi, jangan maunya memukul terus, sekali dipukul teriak tak keruan.

Pendaftaran Paten dan Merek

Menurut UU No. 14/2001, "paten" berarti hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam masalah paten, ada ketentuan bahwa pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Indonesia. Itu artinya, ia mesti memproduksi patennya di sini, mulai dari investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga masalah transfer teknologi.

Untuk prosedur paten di dalam negeri:

  1. Pemohon paten memenuhi segala persyaratan.
  2. Ditjen HKI akan mengumumkannya 18 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan paten tersebut. Pengumuman berlangsung selama enam bulan untuk mengetahui apakah ada keberatan dari masyarakat atau tidak.
  3. Jika tahap pengumuman ini terlewati dan permohonan paten diterima, pemohon paten berhak mendapatkan hak patennya untukjangka waktu 20 tahun sejak terjadi filling date.

Adapun "merek" merupakan tanda yang digunakan pedagang untuk membedakan barang atau jasa miliknya dengan barang atau jasa yang diproduksi pedagang lainnya. Artinya, daya pembeda merupakan unsur utama merek. Sering kali problem spesifik pada urusan merek adalah soal perlindungan terhadap merek terkenal. Intinya, seseorang tak dapat mendaftarkan suatu merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar. Namun, kriteria "persamaan pada pokoknya" (menimbulkan image yang sama) itu sangat subjektif. Soal inilah yang kerap menjadi pemicu munculnya deal-deal tertentu.

Sumber : Warta Ekonomi (16 April 2004)

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 22 April 2004

 
LIPI

MAILING-LIST

daftar keluar




BERITAHU TEMAN



 
  » Penghargaan
  » Cara link
  » Mengenai kami
 
AKSES PENGELOLA

  username :
 
  password :
 

 
 
  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2014 LIPI