Sentra HaKI
» halaman depan
lihat situs sponsor
ARTIKEL HaKI REGULASI KEGIATAN
SITUS FORUM e-DATA KONTAK

Jumat, 25 April 2014  
 
 

Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Monopoli Pengetahuan
Ignatius Haryanto (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan)

Indonesia adalah anak manis di mata IMF dan Bank Dunia, karena pada zaman Orde Baru menjadi salah satu negara penghutang terbesar. Sebutan ini terus menempel karena dalam tekanan dari kerajaan bisnis global, Indonesia juga anak manis yang patuh dengan tekanan baik dari Amerika Serikat maupun WTO (World Trade Organisation) dalam konteks perlindungan soal hak cipta, atau barang-barang yang memiliki unsur hak atas kekayaan intelektual.

Pertengahan Juli 2002 Indonesia kembali merevisi RUU Hak Cipta yang ada setelah DPR menyatakan setuju pada semua usulan perubahannya. Itu berarti dalam tenggang waktu 20 tahun, UU Hak Cipta telah diamandemen sebanyak tiga kali. Pertama kali keluar tahun 1982, lalu direvisi tahun 1992, dan terakhir 1997. Jarang kiranya ada UU di Indonesia ini yang diamandemen begitu cepat seperti yang terjadi pada UU Hak Cipta ini. Apa yang membuatnya demikian?

Benarkah itu merupakan inisiatif dari pemerintah Indonesia sendiri yang sadar bahwa perlindungan soal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual ? terjemahan resmi dari istilah Intellectual Property Rights) merupakan masalah yang mendesak di Indonesia? Ataukah perubahan yang demikian cepat ini adalah buah tekanan dunia luar terhadap Indonesia ? dalam hal ini rezim WTO dan juga kepentingan ekonomi dan politik dari pemerintah Amerika? Kalau benar demikian adanya, kepentingan macam apa, dan betulkah Indonesia bisa ?ikut bermain? dalam situasi itu?

Jika kita membuka situs Departemen Perdagangan AS di jaringan Internet, beberapa jawaban akan langsung tampak. Setiap tahun United States Trade Representative (USTR) membuat tinjauan terhadap semua partner dagang Amerika, lalu menjatuhkan penilaian dan sanksi jika ada negara yang dianggap lemah dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual produk-produknya. Buka saja seksi tentang Indonesia dalam laporan itu yang selalu menyebut Indonesia sebagai negeri para pembajak, mulai dari CD, VCD, DVD musik dan film Barat. Jumlah produk bajakan yang beredar lebih banyak daripada produk yang memiliki lisensi. Karena itu Indonesia termasuk daftar negara yang sangat perlu diawasi (priority watch list), dan terancam sanksi dagang berupa blokade ekspor ke AS karena dituduh ?melakukan praktek dagang yang tidak fair?.

USTR kemudian memberi rekomendasi kepada pemerintah AS agar menekan Indonesia secara progresif menyesuaikan aturan soal hak cipta sesuai ketentuan internasional. Rencana ini terus ditagih dalam laporan tahunan mereka, dan para birokrat boleh berharap peringkatnya dari anak nakal kembali ke anak manis karena berhasil menggolkan amandemen UU Hak Cipta yang terakhir Juli lalu.

Posisi Indonesia Dalam Perdagangan HAKI

Apakah sebenarnya keuntungan masyarakat Indonesia mengikuti ?rezim hak kekayaan intelektual? yang sebenarnya terus menekan itu? Betulkah Indonesia telah siap bertarung dalam kerangka perdagangan internasional yang ada? Lalu, apa arti sesungguhnya amandemen UU Hak Cipta itu bagi masyarakat kebanyakan?

Carlos Corriea, seorang peneliti Third World Network, mengatakan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan masalah HAKI sebetulnya bukan hanya bermaksud mengurangi pembajakan seperti yang disebutkan dalam laporan USTR, tapi sekaligus merupakan kebijakan yang melakukan proteksi atas teknologi dan memperkuat pembagian kerja internasional baru. Negeri industri maju menjadi penghasil temuan sementara negeri berkembang menjadi pasar dari produk dan jasa yang dihasilkan.

Saya tak tahu apakah pemerintah Indonesia pernah menyadari berbagai implikasi yang hadir dengan ikutnya Indonesia dalam rezim HAKI ini. Sementara sulit menunjukkan seberapa jauh masyarakat menikmati ?transfer teknologi? yang konon mengiringi investasi asing ke sini, kelemahan dan kekurangan dari aturan main itu sudah mulai nampak. Sejumlah aktivis LSM seperti Indah Suksmaningsih dari YLKI dan Hira Jhamtani dari Konphalindo berulangkali menggugat kesadaran negara peserta WTO yang semakin diikat dalam posisi tidak setara secara ekonomi, teknologi dan kesejahteraan.

Mereka menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati (biodiversity) akan terancam dengan keluarnya aturan tentang paten. Dengan modal kuat dan teknologi penelitian canggih negara maju bisa mencaplok habitat binatang atau tumbuhan khusus melalui paten. Penjarahan sudah berlangsung cukup lama. Tahun 1998 misalnya perusahaan Rice Tec dari AS mengajukan hak milik intelektual atas padi asal India yang selama bertahun-tahun menjadi milik bersama. Rumah mode Yyes St Laurent mengklaim paten atas ilang-ilang, sejenis bunga dari Filipina

Di bawah aturan WTO semakin banyak perusahaan transnasional yang mengklaim hak atas kekayaaan intelektual dan paten atas tumbuhan, bibit tanaman dan produk lain yang lahir dari Dunia Ketiga dan tidak pernah dianggap sebagai milik siapa pun. Pioneer Hi-Bred International dari AS sekarang menguasai 17 paten padi, sementara Mitusi-Toatsu Chemical dari Jepang memiliki 13 paten. Bahkan tempe sudah diklaim oleh sebuah perusahaan Jepang. Hira Jhamtani mengatakan sejak pemberlakuan WTO, pemerintah Indonesia menderita kerugian sekitar $1,9 milyar, sayangnya tanpa merinci cara penghitungannya.

Dua Cara Melihat HAKI

Hak atas Kekayan Intelektual awalnya mencakup dua konsep besar, yakni hak cipta (copyright) dan hak paten yang diatur secara terpisah. Istilah ?intelektual? dalam HAKI berarti hak cipta melindungi hasil kecerdasan, pikiran dan ungkapan atau renungan manusia yang menjelma dalam bentuk buku, lagu atau film. Sementara hak paten mencakup temuan dan teknologi, kerja yang dikerahkan untuk membuat barang baru, mulai dari traktor, obat-obatan sampai alat pembuka kaleng yang menggunakan listrik. Asumsinya bahwa hak cipta selalu berkenaan dengan uang, karena untung merancang, membuat, memperbanyak dan memasarkan sebuah karya cipta diperlukan uang dan para pemegang hak cipta tentu mengharapkan uang yang ditanamnya akan kembali.

Namun ada pula perspektif berbeda. Ronald Bettig misalnya mengatakan konsep HAKI baru mulai dibicarakan setelah ditemukannya mesin cetak dan merebaknya kapitalisme dalam dunia tulis-menulis. Sebelumnya pengetahuan atau cerita menjadi milik umum dan orang tidak tahu siapa yang pertama mengungkapkannya. Artinya konsep hak cipta lekat dengan kekuasaan modal dan dalam konteks penerbitan misalnya menjadi jelas bahwa yang lebih berkepentingan akan hak itu adalah penerbit yang mengeruk keuntungan ketimbang pengarang yang mencipta.

Di Indonesia pun sekarang muncul dua cara pandang terhadap HAKI dan keterlibatan Indonesia dalam penegakan hak-hak itu dalam perdagangan global. Di satu sisi adalah pandangan bahwa HAKI merupakan bagian dari perjanjian internasional yang diikuti Indonesia, sehingga harus ada penyesuaian tanpa peduli adanya ketimpangan posisi dan kesempatan. Anggapannya dengan memperbanyak jumlah hak cipta dan paten maka akan ada perlindungan lingkungan alam dan sosial-budaya yang penuh dengan potensi HAKI, seperti keragaman spesies tanaman dan hewan, maupun warisan benda tradisi. Lebih jauh dipercaya bahwa penyatuan hukum Indonesia dengan aturan internasional ? ditandai dengan kembali masuknya Indonesia dalam Konvensi Bern tahun 1997 ? adalah upaya bagus untuk menyesuaikan diri dengan standar hukum internasional.

Pandangan kedua sebaliknya menganggap perjanjian internasional mengenai HAKI ? yang disebut TRIPs atau trade related intellectual property rights dan merupakan bagian dari WTO ? akan menegaskan ketimpangan antarnegara di dunia dan membuat negara industri maju mendapat keuntungan lebih dulu. Sementara penduduk negeri berkembang harus membayar mahal untuk menggunakan software atau menonton VCD yang diproduksi negara maju, perusahaan transnasional yang bermodal besar dengan mudah mencaplok pengetahuan tradisional di negeri berkembang dan menjadikannya milik. Sungguh menyedihkan melihat komunitas petani yang berabad-abad merawat bibit padi sekarang harus membayar jika mau menggunakan bibit itu karena ?hak milik intelektual?-nya sudah dibeli oleh perusahaan besar.

Lebih jauh dikatakan bahwa rezim HAKI internasional telah menciptakan jurang antara negeri maju dan negeri berkembang seperti Indonesia. Pandangan ini menolak kerangka legal-formal karena menganggap banyak masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh rumusan hukum itu. Justru sebaliknya hukum menurut mereka mencerminkan tarik-ulur kekuasaan yang menempatkan negeri berkembang dalam posisi tidak menguntungkan. Hal ini nampak jelas dalam hubungan dagang Indonesia dan AS. Adalah pemerintah AS yang menilai seberapa taat Indonesia terhadap aturan main yang mereka tetapkan, sementara Indonesia tidak punya kekuatan (dan kemauan) apa pun untuk berbuat sama.

Masalah Kepentingan AS

Lewat Omnibus Trade and Competitive Act 1998, khususnya seksi 301 pemerintah AS dapat memberlakukan sanksi kepada negara yang dianggap tidak melakukan perdagangan secara fair sebagaimana diatur dalam GATT (kesepakatan umum mengenai pajak dan tarif), yang mendului WTO. Menurut Departemen Perdagangan AS, Indonesia termasuk negara yang patut diawasi karena belum konsisten melindungi produk HAKI, artinya belum menjadi partner Amerika yang fair.

Dari kenyataan ini cukup jelas bahwa posisi Indonesia dalam masalah HAKI lebih ditentukan oleh kepentingan luar daripada kepentingannya sendiri. Di dalam negeri HAKI hanya berarti saat melindungi penerbit buku dari pembajak buku yang memang menjadi masalah serius beberapa tahun belakangan. Tapi selebihnya seluruh wacana dan aturan main ditentukan, dibuat dan menguntungkan orang lain. Penetapan status Indonesia dalam kerangka USTR membuat negeri ini seperti narapidana yang dinilai perilakunya untuk mendapat pengurangan masa tahanan atau sebaliknya ditempatkan dalam blok isolasi.

Dalam penetapan hukumnya sendiri, rumusan pasal-pasal dan kerangkanya datang dari luar. Semua produk hukum yang berkait dengan hak cipta, paten dan merek beberapa tahun terakhir diperbaiki atas desakan ? dan sekaligus ?konsultasi? ? dari pemerintah AS yang bersekutu dengan perusahaan transnasional di bidang HAKI dan berbagai skema perdagangan internasional. Dalam tahun 2000 saja aturan hukum di bidang itu dilengkapi dengan UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri dan UU Desain Tata Letak Sirkuit. Tidak banyak anggota DPR yang memperdebatkannya, karena memang tidak hadir di ruang sidang. Tapi karena pemerintah bertekad menggolkannya ? atas desakan pemerintah AS dan perusahaan transnasional ? maka proses pengambilan keputusannya berlangsung mulus.

Pemerintah AS sangat berkepentingan karena dalam sejak pertengahan 1990-an industri berbasis HAKI menjadi pemasok devisa terbesar, menggantikan peran industri mobil, penerbangan dan bahkan minyak. Tahun 1997 industri berbasis hak cipta menyumbang $66,85 milyar, melampaui industri elektronik yang menyumbang $54,29 atau perusahaan pesawat terbang dengan $48,64. Ekspansi industri HAKI ini berawal dari program neoliberal di masa kepresidenan Ronald Reagan, yang dikenal dengan sebutan Reaganomics. Peluang dunia usaha dibuka lebar dan ekspansi perusahaan multinasional berlangsung ke seluruh penjuru dunia. Pada saat bersamaan subsidi sosial di bidang kesehatan dan pendidikan bagi warganya dibuntungi karena harus memberi supply modal kepada dunia usaha.

Strategi ini dimulai karena merosotnya pertumbuhan ekonomi AS pertengahan 1980-an. Menurunnya pendapat dari industri ?tradisional? seperti pesawat terbang dan peralatan elektronik membuat pengusaha melirik bidang-bidang baru yang punya potensi menggalang pendapatan bagi AS. Salah satu sektor yang terpenting adalah industri berbasis hak cipta, khususnya dalam industri film, rekaman musik dan video, suratkabar, majalah, buku, jurnal ilmiah dan lainnya. Sebelum melemparkan produknya ke seluruh belahan dunia, mereka memerlukan perlindungan agar konsumen di mana pun akan membayar hak cipta dan sekaligus melindunginya dari pembajakan.

Sekalipun telah mengalami peningkatan pendapat luar biasa, AS melalui Koalisi Internasional Anti Pembajakan mengklaim bahwa lima hingga delapan persen produk dan jasanya di dunia ini telah dibajak dan mengakibatkan kerugian sekitar $200 milyar per tahun. Menurut New York Times November 1995 dalam bidang musik rekaman saja pembajakan mengakibatkan kerugian $2,5 milyar. Hal serupa dialami oleh perusahaan software komputer, farmasi, video-tape dan peralatan elektronik.

Lebih jauh mereka mengklaim bahwa pembajakan juga berakibat pada ketenagakerjaan di AS. Tahun 1993 disebutkan sekitar 750 ribu orang kehilangan pekerjaan akibat pembajakan yang dilakukan negara lain. Studi yang dilakukan industri otomotif mengatakan bahwa tahun 1991 sebenarnya industri ini bisa tetap mempekerjakan sekitar 210 ribu buruhnya jika AS tidak mengalami kerugian $12 milyar akibat pembajakan. Para pengamat yang kritis bagaimanapun mengatakan penilaian itu berlebihan dan sekarang digunakan oleh industrialis AS untuk membenarkan tindak pemecatan massal yang mereka lakukan selama bertahun-tahun.

Pemimpin perusahaan besar seperti CBS, Du Pont, General Electric, Hewlett-Packard, IBM dan Pfizer mulai menggalang aliansi dengan perusahaan Jepang dan beberapa negara Eropa untuk mengangkat masalah HAKI ini di berbagai forum perdagangan internasional. Dalam perundingan GATT 1995 mereka maju bersama-sama menghadapi wakil pemerintah dan unsur lainnya dengan pernyataan, ?urusan hak kekayaan intelektual terlalu penting untuk hanya diurusi oleh pemerintah?. Artinya perusahaan multinasional harus mendapat suara lebih besar agar dapat mendesak pemerintah masing-masing untuk mengangkat masalah HAKI ke meja perundingan.

Berkat lobby, tekanan dan bermacam langkah lain gabungan perusahaan transnasional dan pemerintah AS akhirnya berhasil membuat HAKI menjadi agenda tetap dalam GATT maupun WTO. Sebuah pencapaian penting tentu saja karena dengan begitu perusahaan transnasional atau negara maju yang dirugikan oleh pembajakan atau praktek perdagangan ?tidak fair? lainnya dapat mengajukan para ?pelaku kejahatan? ke sidang WTO. Memang tidak ada hukuman pidana seperti penjara apalagi hukuman mati, tapi sanksi ekonomi, embargo dan blokade yang akan diterapkan kepada para pelanggar telah terbukti ampuh membunuh jutaan orang di muka bumi.

Sebagian negeri berkembang menolak masuknya masalah HAKI dalam perundingan GATT/WTO karena menganggap forum lain di dalam PBB sudah cukup untuk menanganinya. Mereka sadar bahwa sekali saja aturan yang tidak menguntungkan itu mengikat semua negara di dunia, maka ketimpangan akan semakin langgeng. Para pejabat Indonesia tidak banyak berkomentar apalagi mengajukan usul-usul yang dapat menguntungkan penduduk negerinya. Lobby kaum industrialis jauh lebih kuat dan menunjukkan bahwa setelah Perang Dunia usai AS menjadi superpower yang bukan hanya pandai menggunakan senjata api tapi juga senjata dagang untuk mempertahankan kepentingannya.

Kesetaraan Menjadi Sejarah

Program ekonomi neoliberal dan kepentingan industrialis AS adalah pendorong utama pemberlakuan aturan mengenai hak atas kekayaan intelektual. Indonesia sebagai negeri berkembang yang tidak punya bargaining position akibat ulah elitenya sendiri hanya mengekor pada apa yang diputuskan dari luar, dengan sesekali memberi gincu agar terkesan memetik keuntungan di dalamnya.

Kekuasaan rezim HAKI masih dalam proses tapi hasil-hasilnya bagi penduduk dunia umumnya sudah mulai terlihat. Bayangkan saja apa yang akan terjadi jika buku teks tiba-tiba melonjak harganya ?setara? dengan harga di AS. Dengan harga buku seperti sekarang pun mahasiswa dan pengajar sudah megap-megap, apalagi jika harus menghormati standar internasional yang berkisar antara $20-30 atau Rp 180.000 sampai Rp 270.000.

Belum lagi kondisi mengenaskan para pembuat tempe yang akan dikejar-kejar penegak hukum HAKI karena ?mencuri? kekayaan intelektual yang dibeli oleh perusahaan transnasional. Belum lagi tanaman obat, bibit padi, jenis ternak yang setiap saat bisa dibuat patennya oleh modal besar, dan membuat penduduk yang selama ini menikmatinya sebagai milik umum nantinya harus membayar mahal agar dapat menggunakannya.

Dalam situasi terpuruk seperti sekarang, rezim HAKI hanya akan membuat Indonesia semakin terbelakang. Tikus-tikus birokrasi yang menggerogoti perekomian dan tak pernah punya strategi keluar dari krisis akan menjadi beban rakyat ketika menghadapi kekuasaan ekonomi global. Dan akhirnya lagi-lagi masyarakat luas menjadi korban. Ketimpangan merajalela dan kesetaraan tinggal nama saja.

Rujukan:

  1. Carlos M. Corriea, Intellectual Property Rights, the WTO and the Developing Countries. Penang: Third World Network, 2000.
  2. Hira Jhamtani, Ancaman Globalisasi dan Imperialisme Lingkungan. Yogyakarta: INSIST Press, 2001.
  3. Kevin Watkins, Fixing the Rules: North-South Issues in the International Trade and the GATT-Uruguay Round. London: CIIR, 1992.
  4. Paul Goldstein, Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok. Jakarta: Yayasan Obor, 1997.
  5. Ronald V. Bettig, ?Critical Perspectives on the History and Philosophy of Copyright?, Critical Studies in Mass Communication, June 1992.
  6. United Nations Development Program, Human Development Report 1999.
  7. Vandana Shiva, Bioteknologi dan Lingkungan dalam Persepktif Hubungan Utara-Selatan. Jakarta: Gramedia, 1994.

Sumber : Media Kerja Budaya

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 13 April 2004

 
LIPI

MAILING-LIST

daftar keluar




BERITAHU TEMAN



 
  » Penghargaan
  » Cara link
  » Mengenai kami
 
AKSES PENGELOLA

  username :
 
  password :
 

 
 
  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2014 LIPI